PSAK 23 mengatur tentang pengakuan pendapatan, bagaimanakah cara yang sesuai? Tujuan utama berdirinya sebuah bisnis adalah untuk mencari laba. Laba dihasilkan melalui perbedaan antara harga jual dan harga beli serta beban-beban terkait. Sehingga rumus profit bisa dijabarkan sebagai berikut

Profit=Revenue-(Cost of Good Sold+Expenses)

Dalam istilah ini, biasa kita sering bias dalam menggunakan kata pendapatan, penjualan, omzet, keuntungan, dan laba. Pendapatan, omzet, dan penjualan adalah term yang sama untuk menyatakan kas masuk ke dalam perusahaan atau entitas. Masalahnya adalah kapan perusahaan harus mengakui (dicatat sebagai) pendapatan?

  • Apakah bila penjualan dalam bentuk kas maka kita dapat langsung akui pendapatan tersebut?
  • Bila penjualan dilakukan dalam bentuk kredit (piutang) kapan harus diakui sebagai pendapatan?
  • Bila penjualan terhadap aset yang nilainya diatas nilai buku kita, kapan harus diakui sebagai pendapatan?
  • Bila penjualan konsinyasi (titipan kepada orang lain) kapan harus diakui sebagai pendapatan?

Pengakuan pendapatan ini sangat penting karena akuntansi menganut accrual based (basis akrual) bukan cash based (basis kas)m sehingga ada kemungkinan perusahaan mengada-adakan penjualan atau mencatat penjualan melebihi harga seharusnya. Dikarenakan adanya hal ini, maka profit perusahaan tampak lebih baik, direktur mendapat bonus, dan harga saham perusahaan naik.

pengakuan pendapatan, sak etap

Pengakuan pendapatan menjadi sangat penting dan krusial dalam mengukur performa entitas. Dewan Standard Akuntansi Keuangan (DSAK) telah membuat sebuah Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang pendapatan yang tertuang dalam PSAK 23, PSAK 23 ini membahas mengenai pendapatan yang diadopsi dari International Accounting Standard 18 (IAS 18). Apa saja isinya dan bagaimana praktiknya? Kita akan bahas satu per satu dalam artikel ini terkait pengakuan pendapatan.

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 23

 

  • Definisi Pendapatan

Menurut PSAK 23, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas ormal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dengan pengertian diatas, maka perusahaan tidak boleh mencatat Pajak yang dipotong dari pihak lain sebagai pendapatan walaupun pajak merupakan kas masuk ke perusahaan. Disisi lain perusahaan yang bergerak sebagai agen (bukan orang yang sebenarnya) dari sebuah transaksi tidak boleh mengakui kas yang masuk sebagai pendapatannya, namun hanya mengakui komisi sebagai pendapatannya.

Misalkan seorang manajer investasi mengelola dana investor sebesar Rp 100 Juta dan mendapat return 10%, yaitu Rp 10 Juta rupiah. Sesuai kontrak perusahaan investasi hanya menerima 20% dari return sebagai fee (komisi) maka perusahaan membagi dua return 10% tadi. (1) 8 juta dianggap sebagai hutang kepada investor (2) 2 juta dianggap sebagai pendapatan komisi dari perusahaan investasi. Kesalahan terjadi bila perusahaan mencatat Rp 10 juta sebagai pendapatan bagi perusahaan.

  • Sumber-sumber pendapatan

Secara umum, perusahaan dapat memperoleh pendapatan (arus kas masuk) melalui 3 cara, yaitu;

  1. Penjualan barang (termasuk barang dagangan dan aset spesifik)
  2. Penjualan jasa
  3. Bunga dan royalti (passive income)

Artikel ini akan membahas cara-cara pengakuan dari masing-masing sumber pendapatan yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. Semakin kompleks sebuah perusahaan maka semakin beragam sumber pendapatannya, sebuah perusahaan sepatu bisa saja mendapat penghasilan dari (1) penjualan sepatunya sendiri, (2) membantu penyelesaian desain sepatu orang lain, seperti jasa teknis, ataupun (3) mendapat royalti dari perusahaan lain, seperti penggunaan merek. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan contoh perusahaan sepatu PT MODERN SHOES INDONESIA (MSI).

PSAK 23, akuntansi perusahaan, pendapatan usaha, pengakuan pendapatan

  • Penjualan Barang

Penjualan barang hanya dapat diakui apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi, yaitu:

  1. Entitas sudah mentransfer seluruh resiko atas barang kepada pembeli
  2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan normal apabila barang tersebut masih dimiliki oleh entitas. Dengan kata lain entitas tidak lagi memiliki pengendalian efektif atas barang tersebut
  3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal atau dapat dipertanggungjawabkan
  4. Kemungkinan besar manfaat ekonomik dari transaksi tersebut akan mengalir ke entitas
  5. Biaya-biaya yang terjadi terkait transaksi tersebut dapat diukur dengan andal atau dapat dipertanggungjawabkan

Hal – hal diatas adalah syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah transaksi agar dapat diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan barang.

Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah transaksi agar dapat diakui sebagai pendapatan. Dengan demikian, maka transaksi-transaksi dibawah ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan;

Special Case 1: Penjualan Dengan Tenggat Refund/Tukar

PT MSI menjual barang 100 unit sepatu dengan harga 1 sepatu Rp 100 ribu, maka kas masuk ke PT MSI adalah Rp 10 juta. Namun di kontrak tertulis bahwa barang dapat direfund atau ditukar dengan barang baru seandainya tidak pas ukurannya atau rusak dengan tenggat waktu selama 1 bulan. Bagaimana pencatatannya? Dikarenakan adanya tenggat waktu tersebut, maka pendapatan tersebut baru dapat diakui ketika sudah lewat dari waktu satu bulan. Hal ini dikarenakan adanya kontrak yang disebutkan di penjelasan sebelumnya.


Pada saat pembeli melakukan ‘pembelian’ dan ada kas masuk, maka perusahaan mencatat sebagai berikut

Kas Rp 10.000.000

                    Utang Usaha Rp 10.000.000

Mengapa pencatatannya dibuat demikian? Mengapa timbul hutang kepada pembeli? Kenyataannya adalah demikian, karena berdasarkan kontrak bisa saja pembeli merefund 100% barang tersebut, atau selama tenggat waktu bisa saja barang tersebut rusak dan perusahaan wajib menggantinya.

Hal ini lumrah terutama dalam transaksi pembelian gadget dan laptop. “Garansi toko 3 hari ya pak, bu bila ada apa-apa bisa dibawa kembali kesini” adalah pernyataan yang biasa keluar dari sang penjual toko. Atau bila kita membeli baju dan celana, bila ukurannya tidak pas bisa dikembalikan dan ditukar ke toko tersebut. Bila model yang kita pilih habis, maka biasanya kita memilih baju dengan model lain. Bila model lain tersebut harganya lebih murah, kita tidak boleh meminta refund namun bila model lain lebih mahal kita harus menambah biaya selisihnya.

Pada praktek bisnis hampir tidak ada toko yang mau merefund pembelian gadget atau baju, namun secara akuntansi harus dicatat seperti itu. Contoh diatas adalah praktek di usaha ritel dan kemungkinan akan berbeda pada dunia bisnis korporasi yang transaksinya berdasarkan kontrak tertentu.

Ada dua faktor kenapa transaksi diatas tidak dapat diakui sebagai pendapatan;

  1. Resiko belum pindah ke entitas pembeli (masih bisa direfund atau tukar)
  2. Biaya yang terkait transaksi belum pasti (bila pembeli minta tukar ke barang lain, maka harga pokok penjualan akan berubah. Sehingga harga pokok penjualan belum pasti pada transaksi semacam ini)

Ketika satu bulan selanjutnya ternyata tidak ada komplain dari konsumen, barulah PT MSI mencatat pendapatan dengan jurnal

Utang Usaha Rp 10.000.000

                    Pendapatan RP 10.000.000

COGS Rp 8.000.000 (misal)

                    Persediaan Rp 8.000.000

Jurnal ini untuk mencatat bahwa kontrak sudah terminate (expire) dan perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang ke konsumen.

Special Case 2: Penjualan barang Pre Order atau Down Payment

Contohnya jika perusahaan seringkali menerima pesanan dalam bentuk ijonan, terutama di sektor peternakan dan perkebunan. Sewaktu jagung masih belum matang, seorang tengkulak datang ke petani dan membeli semua jagung dengan harga tertentu yang sudah ditentukan. Segera sang tengkulak membayar petani atas harga tersebut, bisa 100% lunas atau downpayment. Pada saat ini, petani tidak boleh mencatat uang tersebut sebagai pendapatan, namun sebagai hutang usaha. Sama seperti transaksi penjualan yang boleh direfund diatas.

Contoh lainnya pada PT MSI, seorang costumer datang ke PT MSI dan ingin membeli 1.000 unit sepatu bola dengan harga Rp 200.000 per unit, maka pembeli membayar di tempat sebesar Rp 200.000.000. padahal sepatu masih dalam proses produksi atau bahkan belum diproduksi sama sekali. Pencatatannya sama seperti diatas, dimana perusahaan mencatat;

Kas Rp 200.000.000

                    Utang Usaha Rp 200.000.000

Selanjutnya perusahaan melanjutkan produksi sepatu bola tersebut. Apabila setelah sepatu bola berhasil diproduksi dan dikirim kepada pembeli, lalu berdasarkan kontrak memiliki tenggat refund/tukar bila barang rusak atau cacat maka pencatatan masih belum berubah. Pencatatan baru akan diakui sebagai pendapatan ketika tenggat waktu refund/tukar terlampaui.

PSAK 23, akuntansi perusahaan, pendapatan usaha, pengakuan pendapatan

  • Penjualan Jasa

Bagaimana pengakuan atas pengerjaan jasa? Bukannya pengerjaan jasa jenisnya abstrak dan tidak bisa diukur secara kasat mata. Berbeda dengan penjualan barang yang bisa diukur dengan jelas, jika dalam perusahaan dagang maka kita dapat tahu apakah barang sudah dibeli dan dikirim ke penjual, apakah kita masih memiliki kewajiban terkait barang dengan konsumen, atau bahkan barang belum dibeli dan belum juga dikirim ke konsumen.

Sementara pada jasa, bila pengerjaannya memakan waktu melebihi satu periode (bulan atau tahun) bagaimana mengakui pendapatannya? Apakah harus diakui setelah satu pekerjaan selesai atau harus diakui setelah pekerjaan selesai semua? PSAK 23 mensyaratkan pengakuan pendapatan jasa dengan cara sebagai berikut:

Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal (dapat dipertanggungjawabkan), maka pendapatan yang berhubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.

Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal (dapat dipertanggungjawabkan) jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

  • Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal (dapat dipertanggungjawabkan)
  • Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas
  • Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal
  • Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal (dapat dipertanggungjawabkan)

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara pengakuan penjualan jasa adalah menggunakan penghitungan tingkat penyelesaian pekerjaan. Pada perusahaan konstruksi, hal ini lazim dilakukan dan untuk kontrak konstruksi akan dibahas dalam PSAK sendiri yaitu PSAK 34 kontrak konstruksi. Pada kali ini, akan dibahas mengenai penjualan jasa secara umum saja.

Biasanya dalam kontrak sudah menyebutkan nilai kontraknya dan perusahaan sudah memiliki estimasi mengenai berapa biaya yang akan keluar terkait pekerjaan tersebut. Sehingga ketika perusahaan ikut tender, atau ketika perusahaan ditawarkan proyek tertentu perusahaan sudah memiliki estimasi berapa besarnya profit yang akan didapat.

Bagaimana cara mengukur tingkat penyelesaian? Ada 3 indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat penyelesesaian yaitu;

  1. Survei langsung terhadap pekerjaan dan melihat secara fisik sudah sampai tahap mana pekerjaan dilakukan
  2. Jasa yang sudah dilakukan hingga tanggal tertentu
  3. Proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi total biaya transaksi yang bersangkutan

Jumlah penerimaan atas kontrak tidak bisa dijadikan patokan persentase penyelesaian karena kurang menggambarkan keadaan sebenarnya. Disisi lain, karena penerimaan bisa saja sangat tergantung dari klausul kontrak. Bisa 100% diawal dan lunas, bisa 100% diakhir masa kontrak, bisa juga 50% awal dan 50% akhir, atau dibagi selama masa kontrak.

Dari ketiga indikator ini, bila indikator pertama bisa digunakan maka indikator survei langsung berdasarkan fisik pekerjaan yang harus dipakai. Bila indikator pertama ini tidak dapat dijalankan, maka baru bisa beralih ke indikator kedua (jasa yang sudah diberikan) dan ketiga (biaya terkait pekerjaan). Mengapa demikian? Karena pada praktiknya ada beberapa pekerjaan yang tidak signifikan, signifikan, atau menjadi inti dari pekerjaan tersebut dan dapat dilakukan segera di awal kontrak.

Sebagai contoh, PT MSI menerima pekerjaan untuk mendesain sepatu militer dari pemerintah. Pekerjaan tersebut mencakup:

  1. Mencari bahan terbaik untuk sepatu tersebut
  2. Mencari bentuk terbaik dari sepatu agar sesuai dengan kebutuhan militer
  3. Mencari motif terbaik agar sepatu tidak mencolok

Nilai kontrak adalah sebesar Rp 1 Miliar dan dikerjakan selama 3 bulan, yaitu November 2015, Desember 2015, dan Januari 2017 . Pemerintah membayar sebesar 30% dari nilai kontrak di awal penugasan dan 70% bila pekerjaan sudah selesai. Maka, PT MSI menjurnal sebagai berikut

Kas Rp 300.000.000

                    Utang Usaha Rp 300.000.000  

Kondisi 1: pekerjaan selesai di bulan pertama masih dibawah 30% (tingkat penyelesaian masih dibawah DP). Saat bulan november, pekerjaan ternyata baru selesai 25% saja. Maka perusahaan menjurnal sebagai berikut:

Utang usaha Rp 250.000.000

                    Pendapatan usaha Rp 250.000.000

Dengan demikian, maka perusahaan masih memiliki saldo hutang usaha sebesar Rp 50.000.000 yang berasal dari selisih DP 30% sementara yang selesai baru 25% saja. Pendapatan hanya diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian.

Kondisi 2: pekerjaan selesai sudah diatas DP atau pembayaran yang sudah diterima. Saat bulan Desember, perusahaan sudah menyelesaikan 50% dari pekerjaan maka perusahaan menjurnal sebagai berikut

Utang usaha Rp 50.000.000

Piutang usaha Rp 200.000.000

                    Pendapatan usaha Rp 250.000.000

Dengan jurnal diatas, maka perusahaan sudah merubah posisi dari yang tadinya ‘berhutang’ (karena DP lebih tinggi dari pekerjaan yang sudah selesai) menjadi memiliki piutang (karena pekerjaan sudah selesai melebihi DP).

Dengan demikian, maka pendapatan di November adalah Rp 250 juta dan Desember juga Rp 250 juta (angka yang ada disini kebetulan bernilai sama). Besaran ini sesuai dengan pekerjaan yang selesai, yaitu 25% di November dan 25% di Desember.

Sepanjang tahun 2016, maka pendapatan jasa PT MSI adalah Rp 500 juta, sesuai dengan pekerjaan yang selesai sampai Desember yaitu sebesar 50% dari nilai kontrak Rp 1 miliar. Pada tahun ini perusahaan sudah tidak memiliki hutang usaha yang berasal dari saldo lagi, namun memiliki piutang usaha ke pemerintah sebesar Rp 200 juta yang berasal dari pekerjaan yang selesai 50% namun DP baru 30% saja. Piutang sebesar 20% dari nilai kontrak Rp 1 miliar karena sebenarnya perusahaan sudah berhak menerima pembayaran tersebut.

Lalu pada januari 2017, pekerjaan sudah selesai 100% PT MSI menjurnal sebagai berikut

Piutang usaha Rp 500.000.000

                    Pendapatan jasa Rp 500.000.000

Besaran ini sesuai dengan penyelesaian pekerjaan dari sebelumnya di akhir tahun (Desember) yang baru selesai 50% dan sekarang sudah selesai 50% lagi. Sehingga perusahaan berhak atas pembayaran 50% sisanya. Dengan jurnal ini, maka akan terlihat bahwa piutang usaha perusahaan adalah Rp 700 juta (Rp 200 Juta berasal dari saldo tahun lalu, selisih DP dengan pekerjaan selesai, dan Rp 500 juta berasal dari tahun ini). Jumlah ini sama dengan kontrak dimana 30% dibayar di awal sebagai DP dan 70% dibayar setelah pekerjaan selesai. Saat pemerintah membayar sisa kontrak sebesar Rp 700 juta, maka perusahaan menjurnal

Kas Rp 700.000.000

                    Piutang usaha Rp 700.000.000

Dengan pembayaran ini maka perusahaan sudah tidak memiliki piutang usaha terhadap pemerintah lagi dan kontrak dinyatakan selesai.

  • Pendapatan Bunga, Royalti, dan Deviden

Pada dasarnya pengakuan atas bunga, dividen, dan royalti dilakukan dengan akrual yang akan diterima oleh perusahaan. Sehingga menurut PSAK 23 ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar pendapatan dapat diakui:

  • Kemungkinan besar manfaat ekonomi akan diterima oleh entitas
  • Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal (dapat dipertanggungjawabkan)

Pada praktiknya untuk bunga relatif tidak ada masalah, namun biasanya harus diakrualkan karena penghasilan bunga tidak selalu dibayarkan pada tanggal-tanggal pelaporan sesuai buku.

Royalti biasanya harus diakrualkan berdasarkan penjualan atas barang/jasa terkait dan prinsipnya sama dengan bunga.

Namun kami ingin sedikit memberikan penjelasan pada dividen, dimana menurut PSAK 23 tentang pendapatan, besarnya pendapatan dividen harus diakui ketika pemegang saham ditetapkan untuk menerima pembayaran.

Terdapat 2 praktek yang umum dilakukan oleh perusahaan dalam membagi dividen yaitu (1) besaran dividen minimal dari laba bersih ditentukan dalam AD/ART perusahaan, misalkan minimal 25% dari laba bersih akan dibagikan sebagai dividen tunai, atau (2) besaran dividen seluruhnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Walaupun ada klausul persentase minimal deviden, namun besaran deviden tetap ditentukan oleh RUPS.

Skenario 1: dalam AD/ART ada ketentuan tentang besaran deviden.

PT MSI memiliki kepemilikan di PT Modern Fashion Universal (PT MFU, atau PT anak) sebesar 75%. Tahun 2016 PT MFU mengumumkan laba bersih sebesar Rp 100.000.000.000 (100 miliar), sesuai AD/ART perusahaan, perusahaan harus membagi minimal 25% dari laba bersih dalam bentuk dividen tunai. Maka PT MSI (perusahaan induk) mencatat pada 31 desember 2016 pendapatan dari PT MFU sebesar Rp 18,75 Miliar ( total dividen tunai adalah Rp 25 Miliar dan PT MSI hanya berhak 75% atas besaran tersebut) dengan jurnal

Piutang deviden Rp 18.750.000.000

                    Pendapatan Investasi Anak Rp 18.750.000.000

Dengan demikian, maka pada tanggal 31 Desember 2016 dan selama tahun 2016 akan terlihat bahwa PT MSI mendapat penghasilan dari PT MFU sebesar Rp 18,75 miliar dan menambah penghasilan pada periode tersebut.

Skenario 2; ada klausul minimal dividen di AD/ART namun ternyata dividen dibayarkan lebih besar karena RUPS.

Pada tahun 2016, PT MFU sudah mengumumkan minimal deviden dibayarkan sebesar Rp 25 miliar. Namun sesuai tata kelola korporasi, besaran deviden tetap ditentukan secara final melalui RUPS. Pada RUPS, pemegang saham meminta PT MFU untuk membayar 40% dari laba bersih, sehingga besaran dividen untuk seluruh pemegang saham dulunya adalah Rp 25 miliar (25% dari 100 miliar) kini menjadi Rp 40 Miliar (40% dari 100 miliar).

RUPS untuk tahun 2016, biasanya dilakukan pada awal tahun 2017, maka kenaikan deviden ini baru akan diketahui oleh PT MFI pada 2017. Tadinya PT MFI berhak sebesar Rp 18,75 Miliar (75% dari 25 miliar) sekarang menjadi sebesar Rp 30 Miliar yaitu 75% dari RP 40 miliar. Ada selisih kenaikan dividen sebesar Rp 12,25 Miliar untuk PT MFI. Sehingga setelah RUPS menyepakati kenaikan deviden PT MFI menjurnal lagi sebagai berikut

Piutang deviden Rp 12.250.000.000

                    Pendapatan Investasi Anak Rp 12.250.000.000

atau bila PT MFU langsung membayar semua dividennya segera setelah RUPS maka PT MSI mencatat dengan jurnal

Kas Rp 30.000.000.000

                    Piutang Deviden Rp 18.750.000.000

                    Pendapatan investasi anak Rp 12.250.000.000

Dengan demikian maka pendapatan investasi anak naik sebesar Rp 12,25 miliar. Bagaimana dengan pengakuan pada 2016, bukankah sudah terlapor di laporan keuangan PT MSI bahwa pendapatan dari PT MFU adalah sebesar Rp 18,75 Miliar? Lalu mengapa pendapatan dividen naik menjadi Rp 30 Miliar? Kenaikan Rp 12.25 miliar akan diungkapkan dalam laporan keuangan tahun 2017 bila laporan keuangan PT MSI sudah terbit. Bila laporan keuangan (audited) PT MSI belum terbit hingga RUPS berlangsung, maka kenaikan ini bisa dimasukkan dalam subsequent event (kejadian setelah tanggal neraca) di laporan keuangan bersangkutan.

Bisakah nilai deviden lebih kecil dari Rp 18,75 Miliar? Bila ada klausul persentase minimal deviden maka tidak mungkin nilai deviden lebih kecil dari angka tersebut, karena akan menyalahi AD/ART perusahaan.

Skenario 3; bila tidak ada klausul mengenai persentase minimal dividen oleh Perusahaan anak.

Biasanya manajemen Perusahaan anak akan mengumumkan besaran dividen sesuai kemauan manajemen. Besaran ini bisa dicatat sebagai piutang dividen pada pendapatan dividen untuk tahun berjalan.

Disisi lain dividen yang dibagikan ini tentu bisa berubah pada RUPS dimana pada saat RUPS berlangsung bisa saja kemauan manajemen bertentangan dengan pemegang saham. Perlakuan yang sama dapat dilakukan atas pendapatan dividen ini, bila laporan keuangan PT MSI belum terbit hingga tanggal RUPS maka akan dijelaskan pada subsequent event dan dicatat pada nilai aktual pada laporan keuangan 2016. Namun bila laporan keuangan tahun 2016 sudah terbit, maka kejadian akan dicatat dan dijelaskan pada laporan keuangan 2017

Demikianlah penjelasan mengenai pengakuan pendapatan beradasarkan PSAK yang berlaku di Indonesia, akuntansipedia berharap agar penjelasaan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki saran untuk topik selanjutnya yang harus dibahas, maka tinggalkan di kolom komen .